FAKULTAS ILMU HUKUM

1.            ANALISA KLAUSUL KONTRAK PINJAMAN LUAR NEGERI

2.            ANALISA YURIDIS KEWENANGAN LELANG EKSEKUSI SECARA MANDIRI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUM PEGADAIAN

3.            ANALISIS MENGENAI KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI AKTIVA JAUH MELEBIHI PASIVA

4.            ANALISIS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING ATAU BADAN HUKUM ASING DALAM KAITANNYA DENGAN INVESTASI ASING DI INDONESIA

5.            ANALISIS PERATURAN ANTI PENGHINDARAN PAJAK TRANSAKSI THIN CAPITALIZATION DALAM HUKUM PERPAJAKAN INDONESIA

6.            ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-22/PUU-V/2007 PERIHAL PENGUJIAN (JUDICIAL REVIEW) UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

7.            ANALISIS STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATION (MPR ) DALAM PEMULIHAN CITRA PARIWISATA INDONESIA (KASUS : EVALUASI KAMPANYE GLOBAL INFORMATION SYSTEM)

8.            ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS IKLAN TARIF JASA TELEKOMUNIKASI SELULER DI INDONESIA

9.            ANTIDUMPING DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS: PENERAPAN PASAL XIII ANTIDUMPING AGREEMENT DI INDONESIA)

10.      ASPEK HUKUM NOTIFIKASI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA WAJIB (SNI WAJIB) TERHADAP ARUS BARANG IMPOR KE INDONESIA (BERDASARKAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE)

11.      DAMPAK PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA

12.      DAMPAK PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN TERHADAP BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

13.      EFEKTIFITAS MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK

14.      EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA KHUSUSNYA PELAKSANAN PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN DARI PERSPEKTIF PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

15.      HAK MENDAHULU ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK DALAM KEPAILITAN

16.      HAL-HAL YANG MELATARBELAKANGI ADANYA PERBEDAAN JENIS, PERAN/FUNGSI KURATOR

17.      IMPLIKASI PENGATURAN TENTANG MATA UANG DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI (CURRENCY ACT) TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGEDARAN UANG

18.      INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

19.      KAJIAN HUKUM PENGAMBILALIHAN AKTIFITAS BISNIS YAYASAN MILIK TNI PASCA REFORMASI DI INDONESIA JUDUL

20.      KETENTUAN MENGENAI SAFEGUARD PRODUK PERTANIAN DALAM KERANGKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

21.      MASALAH PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA ANAK NAKAL (DITINJAU DARI KONSEP PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN SERTA KEKHUSUSAN UU NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK)

22.      MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASSET (BENDA TIDAK BERWUJUD) PERUSAHAAN DAPAT DIJADIKAN JAMINAN ATAS KREDIT KEPADA BANK

23.      MEWUJUDKAN CHECKS AND BALANCES ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

24.      PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

25.      PELAKSANAAN ASURANSI JIWA SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

26.      PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH DIREKSI BANK, DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB PRIBADI, TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

27.      PENERAPAN PERLINDUNGAN PATEN OBAT-OBATAN DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERDAGANGAN INTERNASIONAL (TRIPS)

28.      PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KEGAGALAN PRODUK

29.      PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA NASIONAL PADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING MINYAK DAN GAS BUMI

30.      PENGATURAN TATA RUANG DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN BANTAR GEBANG, BEKASI (MINAT KHUSUS PERJANJIAN PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DKI JAKARTA DAN BEKASI)

31.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

32.      PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH BANK SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN

33.      PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BARANG SITAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA LEMBAGA RUPBASAN

34.      PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

35.      STATUS ASET PT. BUMN TERHADAP HARTA KEKAYAAN NEGARA

36.      TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK ATAS KERUGIAN BANK AKIBAT KREDIT MACET

37.      TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS TATA NIAGA IMPOR BERAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN PROSEDUR PERIZINAN IMPOR BERDASARAKAN GATT 1994

38.      TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS BILATERAL DAN MULTILATERAL